Sumpah Pemuda: Setia kepada Bangsa, Kritis terhadap Kekuasaan

Peringatan Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada upacara, pembacaan ikrar, dan seruan agar generasi muda mencintai Indonesia. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: Indonesia seperti apa yang sedang kita bangun, dan sejauh mana pemuda memperoleh ruang untuk ikut menentukan arahnya?

Pada 1928, para pemuda menjawab tantangan zamannya dengan keberanian melampaui batas kedaerahan. Hari ini, keberanian itu perlu diterjemahkan menjadi kesanggupan melampaui fanatisme politik, memperjuangkan keadilan sosial, mengawasi kekuasaan, serta mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan bangsa.

Dari Perbedaan Menuju Kesadaran Kebangsaan

Sumpah Pemuda tidak lahir dalam ruang kosong. Pada awal abad ke-20, perluasan pendidikan pada masa Politik Etis membuka kesempatan bagi sebagian pemuda bumiputra untuk memperoleh pendidikan modern. Perjumpaan di sekolah dan organisasi memperluas cara mereka memahami masyarakat kolonial.

Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, dan berbagai perkumpulan lain menjadi wadah pergaulan sekaligus pembentukan kesadaran bersama.

Latar belakang kedaerahan pada mulanya menjadi dasar pengorganisasian. Namun, pengalaman hidup di bawah kolonialisme menumbuhkan kesadaran yang lebih luas: persoalan mereka adalah persoalan bersama sebagai bangsa yang belum merdeka.

Manifesto Perhimpunan Indonesia pada 1925 menegaskan pentingnya persatuan nasional. Proses tersebut berlanjut melalui Kongres Pemuda Pertama pada 1926 dan mencapai tonggaknya dalam Kongres Pemuda Kedua pada 27–28 Oktober 1928, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI).

Dari forum itulah lahir ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan “menjunjung” menunjukkan kecerdasan sosial para pemuda: membangun identitas bersama tanpa meniadakan bahasa dan budaya daerah.

Pemuda sebagai Pembentuk Masyarakat

Secara sosiologis, arti penting Sumpah Pemuda terletak pada perubahan batas solidaritas. Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community atau komunitas yang dibayangkan. Anggotanya tidak saling mengenal, tetapi merasa terhubung dalam kehidupan bersama.

Dengan kerangka tersebut, para pemuda pada 1928 sedang memperluas pengertian tentang siapa yang disebut “kita”: dari sesama daerah menjadi sesama Indonesia.

Mereka juga membuktikan bahwa perubahan memerlukan organisasi. Kesadaran pribadi menjadi kekuatan sosial ketika diolah melalui pertemuan, perdebatan, jaringan, dan keputusan bersama.

Pelajarannya jelas: pemuda bukan sekadar penerima warisan sejarah, melainkan pembentuk arah masyarakat. Akan tetapi, menyebut pemuda sebagai agen perubahan tanpa menyediakan pendidikan, kesempatan, dan kebebasan berorganisasi hanya akan menjadi pujian kosong.

Membaca Kepemimpinan Prabowo secara Proporsional

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini berdekatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini perlu menjadi ruang penilaian yang adil: mendukung tujuan kebijakan yang bermanfaat sekaligus menguji pelaksanaan dan tata kelolanya.

Salah satu hal yang patut dicatat ialah penempatan persoalan gizi dan pembangunan manusia dalam agenda utama melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan sosial tersebut layak didukung. Namun, tujuan harus dibedakan dari pelaksanaan.

Program berskala besar menuntut kapasitas yang memadai, mulai dari petugas yang kompeten, keamanan pangan, distribusi yang tepat, hingga pengawasan efektif. Pembenahan yang dijanjikan pemerintah perlu dinilai melalui hasil yang dapat diperiksa publik, bukan sekadar diterima sebagai klaim keberhasilan.

Penekanan pada kedaulatan ekonomi dan upaya menutup kebocoran kekayaan negara juga merupakan arah kebijakan yang layak diuji secara serius. Ukuran sosiologisnya melampaui slogan: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan apakah kebijakan tersebut memperluas kesempatan bagi kelompok yang selama ini tertinggal?

Dari Program Menuju Partisipasi Bermakna

Ruang keterlibatan pemuda dapat dilihat, antara lain, melalui Wirasena Youth Camp Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang mendorong peserta merancang proyek perubahan di daerah, serta Indonesia Youth Summit 2026 yang direncanakan mempertemukan pemuda dengan pengambil kebijakan pada 29–30 Oktober.

Arah tersebut patut diapresiasi. Namun, keberhasilannya perlu diuji melalui keberlanjutan proyek dan tindak lanjut atas usulan pemuda, bukan sekadar ramainya acara.

Di bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub dengan masa pembelajaran kerja selama enam bulan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa program yang menjadi arahan Presiden Prabowo tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi, bukan menggantikan pekerja reguler.

Ukuran keberhasilannya semestinya mencakup mutu pendampingan, perlindungan peserta, dan peluang memperoleh pekerjaan layak setelah masa magang. Negara perlu memastikan pemagangan tidak berubah menjadi mekanisme penyediaan tenaga kerja murah.

Di sektor pangan, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman mendorong keterlibatan pemuda melalui Brigade Pangan dan dukungan sarana produksi, sekaligus membuka kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan pelajar.

Inilah peluang agar nasionalisme hadir dalam kerja produktif. Namun, pemuda perlu memperoleh akses yang adil terhadap lahan, pembiayaan, pendampingan, dan pasar. Ajakan untuk bertani saja tidak cukup.

Dalam kerangka tangga partisipasi yang dikembangkan Sherry Arnstein, pelibatan simbolis atau tokenisme berbeda dari kemitraan yang memungkinkan warga berbagi peran dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dengan ukuran tersebut, pemuda harus diberi ruang untuk ikut merumuskan kebutuhan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi program. Pemerintahan Prabowo patut didukung ketika memperluas kesempatan, tetapi tetap perlu dikritik apabila partisipasi hanya menjadi formalitas. Ini merupakan tolok ukur, bukan vonis bahwa program-program tersebut telah gagal.

Max Weber membedakan otoritas karismatik, yang bertumpu pada kualitas pribadi pemimpin, dari otoritas rasional-legal, yang bertumpu pada aturan dan jabatan. Kerangka ini mengingatkan bahwa pemerintahan modern tidak boleh bergantung pada kehendak seorang tokoh.

Ketegasan Prabowo akan menjadi kekuatan apabila diterjemahkan menjadi hukum yang adil, birokrasi profesional, dan tindak lanjut yang akuntabel. Sebaliknya, ketegasan itu kehilangan makna apabila hanya menjadi gaya komunikasi.

Karena itu, penilaian tidak perlu terjebak pada dua kutub: membenarkan seluruh kebijakan atau menolak semuanya. Kebijakan yang bermanfaat didukung, pelaksanaan yang bermasalah dikoreksi, dan penyimpangan diperiksa tanpa memandang kedekatan politik.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak dikritik, melainkan pemerintah yang mampu menerima koreksi dan memperbaiki diri.

Ada setidaknya empat hal yang perlu dilakukan pemuda untuk menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ke dalam kehidupan berbangsa saat ini.

Pertama, merawat kemandirian berpikir. Dukungan politik dan kekuasaan tidak boleh menghapus kemampuan menilai fakta. Sebaliknya, kritik juga tidak boleh menjadi kebiasaan menolak tanpa memeriksa. Pemuda perlu membedakan data, opini, dan propaganda.

Kedua, mengubah kepedulian menjadi kerja terorganisasi. Mahasiswa, organisasi kepemudaan, termasuk organisasi otonom Persyarikatan seperti Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, komunitas profesi, dan kelompok warga dapat menyusun kajian, memantau pelayanan publik, serta menawarkan solusi.

Tradisi amar makruf nahi mungkar menemukan wujud modernnya dalam upaya ini: mendukung hal yang baik dan mengoreksi kekeliruan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, membangun solidaritas lintas kelompok. Solidaritas perlu dibangun di antara mahasiswa dan pekerja, pemuda desa dan kota, serta mereka yang berbeda agama maupun pilihan politik. Persatuan harus menjadi pengalaman bekerja bersama, bukan sekadar kata yang diucapkan saat peringatan.

Keempat, menghubungkan nasionalisme dengan keadilan sosial. Mencintai Indonesia berarti peduli terhadap akses pendidikan, pekerjaan layak, dan kesetaraan di hadapan hukum. Nasionalisme kehilangan kedalamannya apabila hanya meriah dalam simbol, tetapi sunyi di hadapan ketidakadilan.

Tuntutan tersebut harus diimbangi tanggung jawab negara. Tidak adil meminta generasi muda kreatif tanpa menyediakan ruang untuk berkarya. Tidak masuk akal pula mengajak mereka berpartisipasi sambil menganggap pendapat yang berbeda sebagai gangguan.

Pekerjaan besar generasi 1928 adalah memperluas solidaritas hingga melampaui batas kedaerahan. Pekerjaan generasi sekarang ialah memastikan solidaritas itu hadir dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan.

Bagi pemerintah, generasi muda bukan sekadar penerima program atau sumber dukungan, melainkan warga negara yang berhak menilai dan ikut menentukan masa depan. Bagi pemuda, warisan 1928 bukan kewajiban untuk selalu sependapat, melainkan keberanian membangun kepentingan bersama di tengah perbedaan.

Ukuran keberhasilan peringatan Sumpah Pemuda bukanlah seberapa lantang ikrar dibacakan, melainkan seberapa sungguh janji kebangsaan dijalankan: membuat setiap anak muda merasa bahwa Indonesia adalah rumahnya, suaranya diperhitungkan, dan masa depannya layak diperjuangkan.

Sumber Informasi & Rujukan PWMU.CO

Kunjungi Sumber Asli