Picu Trauma Siswa, Pakar UMM Soroti Aturan Tidak Naik Kelas

RUANG.ID — Sekolah bersiap menghadapi aturan baru pada tahun 2027. Mulai tahun ajaran mendatang, siswa terancam tidak otomatis naik kelas sebagai bagian dari sistem evaluasi akademik. Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai berpotensi memicu tekanan mental yang hebat bagi anak.

Dosen Fakultas Pendidikan, Sains, dan Humaniora (FPSH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Erna Yayuk, S.Pd., M.Pd., membongkar sisi kelam dari aturan tersebut. Ancaman tinggal kelas tanpa pendampingan psikologis yang memadai justru merusak mental anak dan gagal memperbaiki mutu pendidikan.

“Persoalan utamanya bukan semata-mata siswa naik atau tidak naik kelas, tapi justru apakah siswa tersebut benar-benar telah menguasai kompetensi yang seharusnya dicapai,” ujar Erna, Senin (19/10/2026).

Kenapa Aturan Tinggal Kelas Bisa Picu Trauma?

Wacana aturan tinggal kelas mengemuka menyusul pembahasan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Melalui aturan tersebut, pemerintah berharap pihak sekolah dapat mendisiplinkan siswa secara ketat lewat ancaman sanksi akademik.

Erna menilai ukuran mutu sekolah selama ini telah melenceng jauh dari esensi pembelajaran yang sesungguhnya. Status naik kelas tidak pernah mencerminkan kemampuan kognitif siswa secara utuh karena banyak faktor luar kelas yang memengaruhi fokus belajar anak. Tekanan ekonomi keluarga hingga kurangnya perhatian di rumah sering kali menjadi akar masalah utama penurunan prestasi.

Vonis tidak naik kelas justru berisiko menghancurkan kepercayaan diri anak di hadapan teman sebaya mereka. Stigma sosial yang melekat kerap membuat siswa memilih untuk putus sekolah. Beban psikologis ini dikhawatirkan akan terus tertanggung oleh anak seumur hidup.

Bagaimana Cara Ideal Evaluasi Pembelajaran?

Pihak sekolah wajib jeli membedakan akar masalah yang dihadapi oleh setiap murid di dalam kelas. Ada anak yang sekadar malas belajar, tetapi ada pula yang memang mengalami kesulitan dalam menangkap materi pelajaran. Penanganan bagi kedua kelompok siswa tentu harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.

Pemberlakuan sanksi akademik tanpa diiringi pendampingan khusus hanya akan menjadi jalan buntu. Lembaga pendidikan harus membenahi sistem evaluasi dari hulu hingga hilir secara komprehensif. Asesmen diagnostik dan program remedial wajib berjalan konsisten untuk menambal lubang kompetensi siswa.

“Saya lebih memilih pendekatan standar tinggi, dukungan kuat, dan konsekuensi yang adil daripada sekadar ancaman tinggal kelas,” tegas Erna.

Bagi Erna, keputusan tidak naik kelas baru dapat diambil apabila kesenjangan penguasaan materi sudah terlalu lebar. Bukti capaian belajar siswa juga harus divalidasi secara objektif oleh dewan guru. Para pengajar perlu merancang intervensi terarah lewat jadwal pendampingan khusus sebelum mengambil keputusan ekstrem.

Pemerintah pusat turut memikul tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan transisi ini. Kriteria penilaian membutuhkan standar yang transparan agar tidak merugikan peserta didik di berbagai daerah. Guru juga memerlukan pelatihan asesmen yang matang agar aturan baru ini dapat diterapkan secara bijak di lapangan.

Peningkatan mutu pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai sekadar dari tingginya angka siswa yang gagal. Keberhasilan institusi sekolah sejatinya terukur dari seberapa banyak anak yang benar-benar memahami materi pelajaran.