ums.ac.id, SURAKARTA – Sebelum adanya krisis iklim global, hujan biasa turun di bulan Oktober-Desember. Namun, beberapa daerah di Jawa Tengah berada di status Awas Kekeringan yang dinyatakan oleh BMKG. Musim hujan diprediksi akan datang terlambat yaitu pada bulan November 2026 dengan sebanyak 185 zona musim atau 24,66% dari luas daratan Indonesia.

Perubahan iklim dan alih fungsi lahan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi kekeringan di Indonesia. Dosen Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dra. Alif Noor Anna, M.Si., menjelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan dari kawasan bervegetasi menjadi permukiman dan kawasan industri dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap serta menyimpan air.

Anna, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat turut mendorong kebutuhan terhadap lahan untuk berbagai pembangunan. Sementara itu, luas lahan relatif tetap sehingga kawasan yang sebelumnya memiliki vegetasi, termasuk daerah perbukitan dan kawasan resapan air, semakin banyak dialihfungsikan menjadi lahan terbangun.

Dosen Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Dra. Alif Noor Anna, M.Si. (Dok. Azhar Muzaqqi)
Dosen Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Dra. Alif Noor Anna, M.Si. (Dok. Azhar Muzaqqi)

“Vegetasi yang ada di sekitar kita itu sudah berubah menjadi lahan terbangun, dari pinggiran sungai sampai daerah pegunungan atau perbukitan,” jelasnya, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, vegetasi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, terutama melalui kemampuan tanah dan sistem perakaran tumbuhan dalam menyerap serta menyimpan air. Ketika kawasan bervegetasi beralih fungsi menjadi permukiman atau kawasan industri, kemampuan lingkungan dalam menyerap air hujan dapat berkurang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus ketika pembangunan berlangsung di kawasan resapan air atau recharge area. Kawasan ini berperan sebagai tempat masuknya air hujan ke dalam tanah yang kemudian tersimpan sebagai cadangan air tanah. Apabila kawasan tersebut mengalami perubahan penggunaan lahan secara masif, kapasitas penyerapan air dapat terganggu dan berdampak pada ketersediaan air saat musim kemarau.

Selain perubahan penggunaan lahan, karakteristik geografis juga memengaruhi tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kekeringan. Kondisi geomorfologi, bentuk permukaan bumi, jenis lahan, serta keberadaan sumber air menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan penanganan yang sesuai.

Anna mencontohkan kawasan karst di wilayah pantai selatan Jawa, termasuk Gunungkidul, yang memiliki potensi sumber air bawah tanah di kawasan gua. Pemanfaatan sumber air tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor dan sistem distribusi air ke permukiman yang membutuhkan.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di kawasan tersebut adalah memompa air dari sumber bawah tanah, kemudian menyalurkannya ke wilayah yang lebih tinggi sebelum didistribusikan kepada warga. Upaya penyediaan air juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber air di wilayah hulu yang dialirkan melalui jaringan pipa secara gravitasi menuju permukiman di bawahnya.

“Kalau sumbernya dari hulu, bisa menggunakan pipa karena posisinya lebih tinggi. Sementara kalau air tanah, berarti dari bawah dipompa,” terangnya.

Meski demikian, persoalan kekeringan tidak serta merta terselesaikan meskipun adanya sumber air. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan air perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur, sistem distribusi, dan pengelolaan air yang memadai. Keterbatasan anggaran serta proses koordinasi pemerintahan juga menjadi pertimbangan dalam penyediaan fasilitas air bersih.

Untuk intervensi pada wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan, Anna menyebutkan setidaknya terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis, yakni kondisi fisik wilayah atau geomorfologi, jumlah dan karakteristik penduduk, ketersediaan sumber air, serta sistem pengelolaan air untuk kebutuhan rumah tangga.

Menurutnya, kebutuhan air masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat berbeda karena karakteristik aktivitas penduduk yang tidak sama. Oleh karena itu, penanganan kekeringan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sistem penyediaan air. Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah pengelolaan sumber air secara bersama-sama, mulai dari pemanfaatan sumber air di wilayah hulu, pembangunan jaringan pipa, hingga pemeliharaan fasilitas melalui gotong royong dan iuran warga.

Sementara itu, modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu alternatif penanganan kekeringan, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan membutuhkan anggaran yang cukup. Menurut Anna, rekayasa cuaca tidak dapat dilakukan terhadap sembarang awan karena memerlukan potensi awan yang memadai untuk mendukung pembentukan hujan.

“Tidak sembarang awan bisa direkayasa. Harus ada awan yang memang membawa uap air cukup potensial untuk dijadikan hujan buatan,” ungkapnya.

Anna menyebut, hujan buatan memang harus ada kumpulan awan-awan potensial membawa uap air untuk dijadikan hujan ketika setelah ditaburi garam, bukan awan-awan yang terpisah.

Untuk meminimalkan risiko kekeringan pada tahun-tahun berikutnya, Anna menilai diperlukan perencanaan jangka panjang berbasis data. Identifikasi kondisi geomorfologi, ketersediaan sumber air, karakteristik penduduk, dan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Data iklim dan kecenderungan kondisi wilayah dalam 5-10 tahun juga dapat menjadi bahan untuk memperkirakan risiko serta menyusun langkah antisipasi.

“Tapi memang jer basuki mowo beyo, tidak simsalabim. Semuanya membutuhkan rekayasa tenaga, melihat potensi wilayah itu apakah bisa, dengan kebutuhan penduduk yang seperti deret ukur ini mencukupi apa tidak (potensinya),” ujar Anna.

Dengan demikian, penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan air ketika musim kemarau tiba. Upaya tersebut perlu disertai pengelolaan sumber daya air, perlindungan kawasan resapan, penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik geografis, serta perencanaan kebutuhan air berdasarkan perkembangan penduduk. (Maysali/Humas)

Sumber Informasi & Rujukan UMS
Kunjungi Sumber Asli
Bagikan Berita Ini:

Komentar & Diskusi Pembaca

Memuat tanggapan pembaca...